Produk Layanan

1.       Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)

4.       Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet tanpa Kable (wireless) pada program kewajiban Pelayanan Universal

5.       Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

6.       Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

7.       Peraturan Bupati Sumedang Nomor  63 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

8.    Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 17);

Surat permohonan dari masyarakat/lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab.

Koneksi internet gratis (wifi gratis)

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1.       Call center provider;

2.       Surat pengaduan.

1.      Komputer / Laptop

2.     GPS

3.     Camera

4.     ATK

5.     Peralatan Jaringan

6.     Kendaraan Roda 2

1.       Memahami peraturan dan prosedur di bidang telekomunikasi

2.    Menguasai pengoperasian komputer dan jaringan internet

Informatika

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

Surat tugas survei dan surat usulan pemasangan wifi gratis 

Monitoring dan evaluasi secara berkala

1.       Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

2.     Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

4.     Permen PAN Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5.  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

6.   Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

7.   Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

1.       Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi minimal dilaksanakan setahun 2 kali

2.     Pengendali dan Pengawas Menara harus melakukan cek dan ricek :

3.     Penangkal Petir

4.     Catu Daya

5.     Grounding

6.     Lampu Halangan Penebangan

7.     Lampu Halaman

8.     Name Tag Menara

9.     Kondisi Cat Menara

10.  Melaporkan hasil pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi secara tertulis kepada Pemilik Menara.

Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD)

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Surat;

2. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

3. Survey Kepuasan Masyarakat

1.      Kendaraan Roda 2

2.      Printer dan Scanner

3.      Komputer / Laptop

4.     GPS

5.     Camera

6.     ATK

7.     GPS

8.     Laser Meter

9.     SKRD (Surat Ketetapan Restribusi Daerah)

Bisa menggunakan komputer

Informatika

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

a.      Surat Ketetapan Retribusi Daerah dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

b.     Surat Ketetapan Retribusi Daerah menggunakan kertas barkop Dinas

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

1.       Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

2.       Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

4. Permen PAN Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5.  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

6.   Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

1.  Surat Permohonan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi dan ditanda tangani oleh pemohon diatas materai Rp. 6000,-

2.     Poto copy KTP Pemohon

3.     Company Profile ( Akta Pendirian, SIUP, TDP, NPWP)

4.     Peta wilayah yang dimohon

5.     Gambar rancangan pembangunan Menara dengan mencantumkan titik koordinat

6.     Bukti Kepemilikan lahan

7.     Tanda pelunasan PBB

8.     Surat Perjanjian sewa lahan (bagi yang sewa lahan)

9.     Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah

10.  Surat Rekomendasi dari Camat

11.  Persetujuan warga setempat yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Surat Rekomendasi

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Surat;

2. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

3. Survey Kepuasan Masyarakat

1.     Printer dan Scaner

2.     Komputer / Laptop

3.     GPS

4.     Camera

5.    ATK

bisa menggunakan komputer

Informatika

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

a.       Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

b.     Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali